Anthony D. Smith, dan banyak ilmuwan lain berpendapat bahwa suatu nasionalisme dibangun berbasis bangsa dan kultur dari bangsa tersebut. Basis nasionalisme sebuah negara-bangsa adalah etno-simbolisme. Elemen dasar dari sebuah etno-simbolisme adalah kesamaan sejarah, kesamaan asal-usul atau mitologi, kesamaan pandangan, setidaknya ada kesamaan bangsa/ kesamaan etnik, kesamaan bahasa, kesamaan simbol-simbol kultural, kesamaan rasa dan kepribadian, ada kesamaan atas kepemilikan tanah warisan secara turun-temurun (bukan tanah belian) dan memiliki akses terhadap tanah warisan itu.
Terminologi bangsa atau etnik mengacu pada term ethnos berarti bangsa atau etnik. Sebuah bangsa dibentuk dari basis paling dasar, dimulai dari individu, keluarga, Lineage, klen, fratri, moiety dan terakhir sebuah bangsa atau etnik. Gabungan dari bangsa-bangsa atau etnik-etnik yang memiliki kesamaan ciri ini kemudian membentuk sebuah negara-bangsa. Kesadara atas sebuah bangsa itu didasari oleh pendudukan asing, ekspansi, dan kolonialisme, dengan anak kandungnya ialah kapitalisme dan imperialisme. Jadi, kondisi kolonialisme menciptakan kesadaran bangsa untuk membangun nasionalisme kebangsaan dari etno-simbolisme mereka. Jadi, kolonialisme tidak menciptakan sebuah nasionalisme, akan tetapi kolonialisme menciptakan kesadara bangsa atas refleksi keadaan yang diciptakan oleh kolonialisme tersebut. Hampir semua negara-bangsa modern yang ada sekarang di seluruh dunia ini berbasis dari etno-simbolisme yang membentuk nasionalisme negara-bangsa.
Kecuali beberapa negara modern seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan banyak negara-negara Amerika Latin. Negara-negara itu dibentuk oleh para migran asal Eropa, Afrika dan mungkin juga migran Asia. Berbeda dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Asia, dan Pasifik, seluruhnya dibentuk berbasis etno-simbolisme dan etno-nasionalisme mereka sendiri.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Secara antropologis, tidak ada sebuah bangsa yang bernama Indonesia, istilah Indonesia itu diusulkan oleh Lagon antropolog Inggris, Indu-nesia, berarti pulau-pulau Indo. Istilah Indo ini menunjuk kepada bangsa-bangsa yang mendiami mulai dari India, Asia, dan juga orang Indian di Amerika. Terminologi ini mencakup berbagai bangsa yang mendiami di sepanjang kawasan-kawasan itu. Daerah yang kini menjadi wilayah negara Indonesia itu, ditempati banyak bangsa dengan etno-simbolisme dan nasionalisme mereka sendiri, dan berbeda satu bangsa dengan bangsa lainnya. Setiap bangsa-bangsa itu tidak memiliki hubungan kebangsaan mereka, hubungan etniksitas, kepribadian dan tidak ada hubungan kultural mereka. Meskipun, secara ras, mereka berasal dari proto-Melayu, dan Deutho-Melayu, dan sama-sama memiliki hubungan sejarah perdagangan dan sejarah relasi kerajaan dari Aceh ke Maluku.
Akan tetapi, relasi kerajaan dan perdagangan itu adalah untuk kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan itu biasa seperti negara modern saat ini. Relasi mereka itu bukan sebagai entitas kesatuan bangsa, kultur, etno-simbolisme dan nasionalisme. Setiap daerah memiliki identitas kebangsaan sendiri mulai dari Aceh hingga Maluku. Sedang Papua itu secara ras, etnik, kebangsaan, geografis dan kultur bangsa lain, Melanesia. Maka tidak terkait dengan Indonesia.
Dengan demikian terminologi bangsa Indonesia dan nasionalisme Indonesia dapat dipertanyakan secara antropologis. Karena tidak ada bangsa Indonesia, maka secara otomatis tidak ada etno-simbolikme Indonesia, tidak ada nasionalisme Indonesia, tidak ada budaya Indonesia, tidak ada bahasa Indonesia. Bahasa yang kita gunakan ini adalah bahasa Melayu, dan bahasa tersebut di-Indonesia-kan dan menjadi bahasa Indonesia.
Apa yang ada di Indonesia ini adalah bangsa-bangsa di Indonesia, bahasa-bahasa di Indonesia, budaya-budaya di Indonesia, Etno-simbolisme-Etno-simbolisme dan nasionalisme-nasionalisme di Indonesia. Konsep ini ditulis di bagian kaki dari burung Garuda, bineka tunggal ika. Tetapi, bineka-nya itu tidak berlaku dalam tindakan nyata, dan yang ada adalah tunggalnya. Karena bineka itu dibunuh oleh konsep satu bangsa, satu bahasa, satu budaya, satu identitas, satu sejarah, satu nasionalisme, yang pada kenyataannya dalam Jawa centrisme.
Terkadang kita menjadi bingun dan tidak mengerti, ketika orang mengatakan, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, nasionalisme Indonesia, budaya Indonesia, dan seterusnya. Fakta antropologis kita tidak menemukan satu atau tunggal itu.
Apa yang ada sekarang ini adalah produk dari konstruksi manusia, oleh para pendiri negara ini. Sesuatu yang tidak ada dapat diramu menjadi ada, konstruksi macam ini sangat rentan atau dilematis untuk dipertahankannya. Bila bangsa-bangsa di masing-masing wilayah ini menunjukkan jati diri mereka sendiri, dan membangun kembali identitas kebangsaan, etno-simbolisme, dan nasionalisme mereka, bangunan yang dikonstruksi di atas tanpa dasar yang kuat itu selalu menjadi labil dan berpotensi runtuh.
Pandangan terakhir inilah yang ditakuti oleh negara ini, dan untuk mempertahan bangunan yang dikonstruksi tanpa fondasi itu, digunakan setidaknya lima strategi yang kita lihat saat ini. (1). Strategi kekuatan militer dan peralatanya. (2). Strategi mobilisasi penduduk melalu transmigrasi dan migrasi spontan. (3). Mobilisasi dan ekspansi kapitalisme, perdagangan dan ekonomi. Untuk mencapai atau memudahkan strategi-strategi itu, dibangun bandara, pelabuhan, jalan, jembatan, mobilisasi stransportasi daerat, udara dan laut. (4). Produksi hoax, pembohongan, dan menciptakan benturan dimana-mana agar energi habis di situ. (5). Diterapkan politik asimilasi, akulturasi, dan enkulturasi dari bangsa-bangsa yang berbeda, melalui proses itu entitas asli dari bangsa-bangsa itu hilang dan terbentuk sebuah identitas baru.
Pada sisi lain, identitas asli bangsa-bangsa itu dimusnahkan atau dihilangkan, maka generasi yang akan datang tidak memiliki identitas asli dan kepribadian mereka sebagai sebuah bangsa.
Dalam pandangan ini, secara antropologis di Papua Barat terdiri atas 254 bangsa atau etnik, bangsa-bangsa ini memiliki kesamaan ras, kesamaan kultur, kesamaan linguistik (Papua dan Austronesia), kesamaan sejarah, kesamaan kepribadian, dan kesamaan nasionalisme. Kesamaan nasionalisme Papua itu dibentuk dari etno-simbolisme dari 254 bangsa itu. Maka secara antropologis, Papua adalah sebuah bangsa yang memiliki hak secara geografis, politik, pemerintahan, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Nasionalisme Papua itu lahir dari basis yang kuat, jelas, dan alami.
Soal Pesawat yang Dibakar di Pagampa, Kabupaten Intan Jaya, PAPUA
Kami membaca berita tentang pesawat MAF yang di bakar 6 Januari 2021. Kmi mndapat Laporan ada Pimpinan Gereja yang mendapat tekanan/ pertanyaan dari banyak pihak: mengapa Gereja belum mengutuk OPM? Jawaban kami: 'Kami tidak bisa keluarkan pernyataan begitu saja, sebelum kta melakukan investigasi. Karena kalau hari ini kita ke Pagampa dan bertanya mungkin masyrakat akan mengaku 'pelakunya OPM' hanya karena mreka takut TNI yg ada di sana. Artinya kalau kita mau mendapat Jawaban yang obyektif, Intan Jaya harus bersih dari TNI POLRI. Ini karena dalam Sejarah Gereja kami pimpinan Gereja generasi 1980an di hubungi utk memvonis OPM & mereka 'iyakan saja' hanya dengan modal percaya kepada pihak Keamanan tanpa bertanya. Hari ini dengan banyaknya berita2 di media sosial tentang TNI POLRI jual beli senjata & amunisi kepada OPM (tidak perlu apakah itu OPM benaran atau bayaran) kita harus investigasi sebelum vonis OPM sebagai pelaku &: sebelum kami lihat Tanàh ini melihat demilitarisasi. Tarik militer dulu. Íni kmi ajukan berdasarkan atau merujuk kepada pertanyaan2 inti yang Kita mau gali: terkait motivasi, siapa yg bakar dan kepentingan nya & bagaimana? Selain pertanyaan 'mengapa pihak keamanan menekan Gereja utk vonis OPM sebagai pelaku'. Ini juga karena Sejarah MAF berooperasi di Tanah Papua tidak pernah jelas: kadang bermitra dagang dengan Keamanan/ABRI dalam operasi militer ttapi juga aktif dalam Pekabaran Injil. Ini kami bicara dari sisi Sejarah kami: Sinode Gereja Papua. Kami harap kita bisa mengambil kesmpulan yang jernih.
(a). Para donor di Barat yg anggota Gereja pda akhir tahun2 1850an mulai memberikan uang utk kepentingan membeli pesawat bagi Pekabaran Injil di pedalaman, Tanah Papua. Sehingga misalnya tahun 1955 misi CMA (perintis Sinode Gereja KINGMI Papua) membeli pesawat pertama tahun 1950an yang digunakan membeli psawat yg digunakan untuk membuka Lembah Balim bagi Pekabaran Injil di sana. Tahun 1956 November órang Mee dari Meepago / Kab Paniai memberontak melawan semua pihak 'yang membawa peradaban baru' dari luar & membakar pesawat baru tadi. Selain itu beberapa tenaga guru juga ikut dibunuh. Mengapa mereka mem bakar pesawat & membunuh guru? Pesawat itu' yg membawa guru dari luar yg merusak adat' yg ada & dengan bersundal dengan anak2 perempuan di sekitar kampung itu'. Kebiasaan guru yg bersundal tadi 'melawan budaya & norma adat'. Laki2 itu' harus di bunuh'. Siapa yang salah?
(b) Antara tahun 1977 & 1978 terjadi pemberontakan di Jayawijaya. Di mana misi CMA & MAF waktu orang & masyarakat Jayawjaya hadapi ABRI gunakan pesawat tempur modern sumbangan Pemerintah Amerika? Dalam arsip2 misi CMA dalam tahun 1977 & 1978, pihak CMA & MAF mendukung ABRI. CMA & MAF membantu ABRI 1977 & 1978 dengan beberapa cara: (a) memberi info kepada ABRI di mana posisi kumpul OPM & tempat latihan OPM? Dan menyiapkan pilot & pesawat MAF untuk ABRI turunkan bom di kampung 2 itu 'menewaskan banyak warga tak berdosa'. Dari mana kita tahu dosa ABRI & ABRI yang rasis terhadap orang Papua ini? Arsip Surat2 misi CMA kepada ABRI, MAF di Sentani yg dialamatkan kepada Bupati Nabire: Andreas Sunarto & Dandim Nabire tahun2 itu'.
(c) Tahun 1962 Gereja KINGMI di bentuk di Beoga, kabupten Puncak. Sejak itu sampai tahun 1983 Gereja KINGMI Sinode. February 1983 Misi CMA membutuhkan Sinode Gereja KINGMI gabung deñgan GKII yang berpusat di Jakarta karena kebutuhan perpanjangan Visa bagi tenaga CMA. Tahun 2006 misi CMA di Tanah Papua kurang, sehingga Visa tadi tidak penting bagi Sinode. Sinode Gereja KINGMI & ini mendorong Gereja ini kembali ke sistem Sinode KINGMI lagi. Íni murni kepentingan internal Gereja ini. Tetapi bagaimna tanggapan dari Misi CMA, MAF, GKII, orang Papua & Indonesia yang bekerja sama dengan BIN, TNI POLRI semua ramai2 menuduh Sinode Gereja KINGMI Papua sebagai 'pendukung OPM'. sampai2 Ketua GKII melapor ke Pangdam bahwa Sinode Gereja Papua 'pendukung separatis'. Pada hal niat di balik ini karena prihatin mengamati 'para pengerja Gereja kami dari pegunungan Tengah ke Jawa utk setahun sekali habiskan dana puluhan juta'. Tetapi sejak itu misi CMA & MAF tuduh Sinode Gereja Papua sebagai 'pendukung OPM'. Sehingga tenaga Gereja KINGMI tidak bisa pakai jasa pelayanan MAF. Simak bebrapa
kejadian berikut yang menyakitkan. (c1) beberapa hamba Tuhan kami yang sudah di pesawat MAF di Wamena mau ke yahukimo dipaksa turun dari pesawat & bongkar barang keluar dari pesawat. (c2) Pdt Tabuni Pietr sudah muat bahan bangunan Gereja KINGMI di Nduga tetapi diturunkan dari pesawat MAF itu' karena dia adalah pendeta KINGMI.
(d)sejumlah pertanyaan kepada Misi CMA & MAF? Apkah masih setia kepada para donor di Barat yg memberi dana untk digunakan membeli Pesawat MAF untuk pekabaran injil? Atau? Pertanyaan pesawat MAF juga bisa angkut TNI POLRI yang berjiwa rasis terhadap orang Papua & logistiknya untuk bunuh' órang Papua termasuk operasi militer di Intan Jaya? Bagaimna MAF bisa angkut bahan2 bangunan mesjid dari Ustad di Nduga, Beoga, dll tetapi menolak mengangkut bahan bangunan untuk pembagunan Gereja' di Nduga. Bukankah MAF juga bekerja sama dengan negara Indonesia yg rasis? Apakah misi CMA /MAF sama dengan misi politik NKRI selain Pekabaran Injil?
(e)Dalam pandangan Badan rahasia Indonesia kecurigaan terhadap Badan Pekabaran Injil & MAF selalu ada sebagai 'pendukung OPM'. Walaupun dalam praktek kedua Badan itu' telah bermitra dengan Pemerintah/ ABRI memikul bendara merah putih sambil pikul bendera Kristus; kenyataan itu' tidak mngkin menghapus 'kecurigaan dari BIN terhadap Badan Pekabaran Injil & MAF sudah lama beroperasi di Tanàh Papua. Simak saja pernyataan Hendroprijono bahwa Gereja di Barat menjadi sarana 'internasionalisasi isu Papua merdeka'.
(f) Dalam terang Sejarah pengalaman ini
agak susah Kita simpulkan bahwa yg bakar pesawat MAF di Pagampa, Intan Jaya ini OPM. Setelah demilitarisasi Tanah Papua barulah Kita bisa tahu siapa pihak yang membakar pesawat MAF tanggal Januari 2021 lalu.
Tuhan Yesus Lahir di kandang Domba memberikan harapan, pengampunan, perdamaian kasih bagi umat manusia di muka bumi, agar manusia semua dapat berbalik kepada Dia, berdamai dengan Tuhan dan berdamai bersama sesama, keluarga, kelompok dan organisasi......
Yang disebut Perubahan adalah berbalik dari jalan yang dianggap kami benar tetapi belum tentu benar yang dikatakan Firman......berubahlah kembali kepada Firman Yesus agar saling mengasihi sesama manusia, keluarga, kelompok dan organisasi.
Orang Pribumi Papua butuh berdiri dan berjalan diatas Firman Tuhan....
DAMAI NATAL BERSAMA KITA......
KAMI MENGUCAPKAN......
SELAMAT MERAYAKAN NATAL 25 DESEMBER 2020 & MENYONGSONG TAHUN BARU 01 JANUARI 2021
Yanto Gombo, Easy Painter for Papua, Commemorates World Human Rights Day by Painting Musa Mako Tabuni.
Jayapura 10 / 12/2020, Celebrating World Human Rights Day today is very different from what Papuan students usually do in the city of Jayayapura.
The way to convey Yanto Gombo's aspirations or express opinions is very different, namely painting victims of human rights violations. Painting is a hobby that people rarely have. Only those who have talent can produce works that attract many people and their work can also have high economic value.
A wall of a house or kiosk, to be precise Permunas 3 Waena, Jayapura City, Heram district, Papua province is a good place for Yanto Painting, because initially he painted Lukas Enembe and Klement Tinal's photos as Papuan leaders.
Today is to coincide with World Human Rights Day so Yanto Gombo paints Mako Musa Tabuni next to his drawings of Lukas Enembe and Klemen Tinal.
Just one wordaaaaa…. Opponent, Foe and Foe. " Shouted Mako Tabuni, holding up his left hand, his right hand gripping the mic tightly
Raise your left hand as a symbol of peaceful resistance. We keep this symbol for 30 minutes. We want to prove that we are able to fight peacefully or not. Who does not survive, he will never survive in this peaceful struggle, "said Mako.
The crowd was able to follow the invitation in an orderly manner. Mako Tabuni also counted the time on the Black Nokia cellphone, holding up his left hand. Until 30 minutes passed, most of the protesters managed to hold their hands up. The masses of action did not care about the hot sun and the sweat pouring down the road, Abepura's circle. The police and intelligence officers and journalists guarding the demonstration witnessed the drama.
“The Papuan people have proven that we can do it. We don't need to expect other people to come to our aid. The Papuan people must rise to record their own history, "he stressed.
Tabuni is very aware that, making history, fighting for independence is not mere rhetoric, but real resistance. The Papuan people must be actively involved, leave behind a culture of speech, differentiate between these and such groups, but unite in the people's movement with a real work culture. It is this real work that can realize ideals out of the grip of the occupation of the capitalist and barbarian nations.
"We have to fight, without fighting for independence, it's a broad day dream. Words do not answer freedom. Real work answers that independence, "said Mako. The messages conveyed during Mako's oration had a very deep meaning.
Thus, it is severe that human rights observers, both Elesem and international human rights workers, can follow this painting as a monument that reminds us that the fighter Mako Musa Tabuni was shot by TNI / POLRI officials in the 3rd Waena Permunas Round.
Para pemimpin Papua Barat telah mendeklarasikan "pemerintah menunggu" sementara provinsi Indonesia yang diperebutkan, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan provinsi itu "terganggu oleh meningkatnya kekerasan" di sana, termasuk pembunuhan seorang anak yang diduga oleh pasukan keamanan.
Provinsi ini menandai hari kemerdekaan pada 1 Desember, peringatan deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961 dan pengibaran bendera Bintang Kejora yang sekarang dilarang.
Militer Indonesia mengambil alih provinsi tersebut pada tahun 1962, dan telah menjadi sasaran perjuangan separatis yang sengit sejak saat itu.
Gerakan kemerdekaan, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menetapkan konstitusi baru dan menominasikan pemimpin yang diasingkan Benny Wenda sebagai presiden sementara.
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintah bersatu yang menunggu,” kata Wenda, yang berbasis di Inggris.
“Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami.
“Seperti yang tercantum dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia - kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia. Hari ini, kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka. ”
Menjelang 1 Desember, seringkali merupakan tanggal kerusuhan dan kekerasan yang signifikan, juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, mengatakan: “Kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. dan peningkatan risiko ketegangan dan kekerasan baru. "
Shamdasani mengatakan dalam satu insiden pada 22 November, seorang remaja berusia 17 tahun ditembak mati dan seorang remaja lainnya terluka dalam baku tembak polisi. Jasad bocah itu ditemukan di gunung Limbaga di distrik Gome, Papua Barat.
Dia juga mengutip pembunuhan pendeta gereja Yeremia Zanambani, yang tubuhnya ditemukan di dekat rumahnya di distrik Hitadipa penuh dengan peluru dan luka tusuk. Zanambani "mungkin telah dibunuh oleh anggota pasukan keamanan", kata Shamdasani.
“Sebelumnya, pada September dan Oktober 2020 ada rangkaian pembunuhan yang meresahkan setidaknya enam individu, termasuk aktivis dan pekerja gereja, serta warga non-pribumi. Setidaknya dua anggota pasukan keamanan juga tewas dalam bentrokan. "
Tiga puluh enam pengunjuk rasa ditangkap di Manokwari dan Sorong dalam protes pro-kemerdekaan pada akhir pekan.
Papua yang dikuasai Indonesia dan Papua Barat membentuk bagian barat pulau New Guinea.
Penduduk asli provinsi adalah Melanesia, yang secara etnis berbeda dari daerah lain di Indonesia dan lebih dekat hubungannya dengan orang Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan Kaledonia Baru.
Koloni Belanda di Papua sampai tahun 1961, wilayah tersebut secara militer dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1962, dan secara resmi dimasukkan ke dalam republik Indonesia setelah referendum 1969 yang didukung PBB yang disebut Act of Free Choice. Tapi pemungutan suara itu secara luas dikutuk sebagai penipuan, dengan lebih dari 1.000 orang Papua yang dipilih dipaksa, beberapa diancam dengan kekerasan, untuk memberikan suara mendukung pemerintahan Indonesia.
Indonesia menganggap Papua dan Papua Barat sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari negara Indonesia, dan secara konsisten menyatakan sedang berupaya untuk mengembangkan wilayah tersebut.
Tujuh aktivis Papua dihukum karena pengkhianatan setelah protes anti-rasisme
Baca lebih lajut.....
Papua dan Papua Barat kaya akan sumber daya alam - Grasberg di Papua adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia - tetapi termasuk di antara provinsi paling berkembang di Indonesia, dengan kemiskinan endemik dan tingkat malnutrisi anak yang tinggi.
Jakarta saat ini sedang mencoba untuk memperpanjang ketentuan “otonomi khusus” yang pertama kali diperkenalkan di Papua Barat pada tahun 2001, yang seolah-olah memberi orang Papua bagian pendapatan yang lebih besar dari sumber daya alam mereka yang kaya dan otonomi politik yang lebih besar. Ketentuan tersebut akan berakhir pada akhir tahun.
Para pengunjuk rasa pro-kemerdekaan mengatakan undang-undang otonomi khusus digunakan untuk menekan gerakan kemerdekaan Papua, dan menuntut referendum pemisahan diri dari Indonesia.
Karena Anda di sini ...
... bergabung dengan kami dari Indonesia, kami ingin meminta sedikit bantuan. Jutaan orang berbondong-bondong ke Guardian untuk mendapatkan berita yang terbuka, independen, dan berkualitas setiap hari, dan pembaca di 180 negara di seluruh dunia kini mendukung kami secara finansial.
Kami yakin setiap orang berhak mendapatkan akses ke informasi yang didasarkan pada sains dan kebenaran, serta analisis yang berakar pada otoritas dan integritas. Itulah alasan kami membuat pilihan yang berbeda: untuk menjaga pelaporan kami tetap terbuka untuk semua pembaca, di mana pun mereka tinggal atau seberapa mampu mereka membayar. Ini berarti lebih banyak orang dapat memperoleh informasi yang lebih baik, bersatu, dan terinspirasi untuk mengambil tindakan yang berarti.
Di masa-masa sulit ini, organisasi berita global independen yang mencari kebenaran seperti The Guardian sangat penting. Kami tidak memiliki pemegang saham atau pemilik miliarder, yang berarti jurnalisme kami bebas dari pengaruh komersial dan politik - ini membuat kami berbeda. Ketika itu tidak pernah lebih relevan, kemandirian kita memungkinkan kita untuk tanpa rasa takut menyelidiki, menantang, dan mengekspos mereka yang berkuasa.
Di tengah berbagai krisis yang saling berpotongan pada tahun 2020 - dari Covid-19 hingga kebrutalan polisi - The Guardian tidak, dan tidak akan pernah, mengesampingkan keadaan darurat iklim. Kami bertekad untuk menegakkan reputasi kami dalam menghasilkan pelaporan yang mendesak, kuat, dan berdampak tinggi tentang lingkungan yang dibaca oleh seluruh dunia.
Kami juga telah membuat kemajuan kelembagaan, bekerja keras untuk memenuhi janji iklim yang kami buat pada tahun 2019. Kami tidak lagi menerima iklan dari perusahaan bahan bakar fosil, dan kami berada di jalur untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2030.
Jika pernah ada waktu untuk bergabung dengan kami, sekaranglah saatnya. Pendanaan Anda memberdayakan jurnalisme kami, melindungi kemandirian kami, dan memastikan kami dapat tetap terbuka untuk semua. Anda dapat mendukung kami melalui masa ekonomi yang menantang ini dan memungkinkan dampak dunia nyata.
Setiap kontribusi, besar atau kecil, membuat perbedaan nyata untuk masa depan kita.
Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintah Sementara kami West Papua. Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami.
Pada hari ini di tahun 1961, Dewan West New Guinea terpilih mengibarkan bendera Bintang Kejora di Jayapura. Lagu kebangsaan dan nama kami, West Papua, diterima. Para diplomat dari Australia, Belanda, dan Inggris, serta delegasi dari Papua Nugini yang terjajah telah menyaksikan pembentukan Dewan pada 5 April 1961. Dunia menyaksikan kelahiran negara West Papua.
Hak kami untuk menentukan nasib sendiri telah dicuri dari kami oleh Indonesia pada tahun 1963. Pernyataan dan manifesto kami sebelumnya, tahun 1961, 1971, 1988, 2000, 2011 dan 2014, telah membawa kami ke hari bersejarah ini. Kami mengakui semua manifesto dan deklarasi ini. Bersatu, kami membentuk struktur pemerintahan yang sah yang mampu mengendalikan negara kami dan memulihkan kemerdekaan yang dijanjikan kepada kami pada tahun 1961. Kami akan mengumumkan Perdana Menteri dan kabinet penuh kami di masa depan.
Pemerintah Sementara ini menyatakan kehadiran negara Indonesia di West Papua ilegal. Kami menolak hukum apa pun, pengenaan apa pun oleh Jakarta, dan kami tidak akan mematuhinya. Kami menolak perpanjangan 'Otonomi Khusus' di Jakarta, bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi massa menentang pembaruannya. Kami memiliki konstitusi kami sendiri, hukum kami sendiri, dan pemerintahan kami sendiri sekarang. Sudah saatnya negara Indonesia pergi.
Caption Foto : President GIDI – Pdt. Dorman Wandikbo
Jayapura (papuapost.co) – Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa West Papua yang ke – 59 pada 1 Desember 2020, Presiden GIDI – Pdt. Dorman Wandikbo – meminta pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan akar masalah yang telah ditemukan oleh LIPI.
4 Akar Masalah Papua, sejak 2009 dari riset selama 4 tahun LIPI memetakan 4 masalah akut di Papua yang (seharusnya) diselesaikan pemerintah Indonesia:
Sejarah & Status Politik integrasi Papua ke Indonesia
Kekerasan & Pelanggaran Ham sejak 1965 yang nyaris nol keadilan
Diskrimininasi & marjinalisasi orang papua ditanah sendiri
Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat
Sampai sekarang 4 masalah di Papua itu masih relevan dengan situasi terkini
Menurut Dorman, sejak dahulu kala jumlah penduduk orang asli papua dan orang papu nugini sama yaitu berjumlah 8 .000.000 lebih jiwa, namun dengan bergabungnya papua ke dalam NKRI membuat jumlah penduduk asli orang papua yang kini masih hidup 2.000.000 jiwa.
“Sekarang orang asli papua semakin sedikit dan hamper habis, hal itu disebabkan karena banyak terjadi pembunuhan terhadap orang asli papua yang dilakukan aparat tni/Polri selama ini. Jika hal ini terus dibiarkan maka beberapa tahun mendatang ke depan, anak cucu bangsa asli papua akan punah dan habis di tanah mereka sendiri” Tegas Dorman.
Untuk itu ia meminta agar pemerintah pusat tidak menyepelekan hal ini dari mata dunia bahwa di papua sedang terjadi pelanggaran ham berat terhadap orang asli papua. Orang Asli papua tdk butuh pembangunan tetapi kami butuh kehidupan utk masa depan OAP (res)
JAKARTA, Indonesia, 26 November 2020 / PRNewswire / - Seorang pastor Katolik dari Papua mengeluarkan pernyataan publik untuk mempertanyakan kebenaran laporan British Broadcasting Corporation (BBC) tentang Korindo, sebuah perusahaan minyak sawit Indonesia.
Laporan BBC tersebut diterbitkan dalam Bahasa dan Inggris dengan judul "Bekas luka yang terbakar: Di dalam kehancuran hutan hujan terakhir Asia".
Dalam pernyataannya kepada pers, Pastor Felix memuji Korindo karena telah membawa pembangunan di daerahnya yang meliputi kesempatan kerja, telekomunikasi, sekolah, dan rumah sakit dengan peringkat tertinggi di provinsi Indonesia.
Pastor Felix mempertanyakan motif BBC dalam memilih Korindo dalam laporan beritanya,
“Paroki juga memiliki hutan di samping wilayah operasional Korindo, yang telah dicoba oleh beberapa perusahaan yang tidak dapat dipercaya.
Kenapa hanya Korindo yang terus disorot padahal ada juga perusahaan lain yang berada di sekitar kawasan Muting dan Bupul?
Jika laporan tersebut bertujuan untuk membela kepentingan masyarakat dengan alasan masyarakat tidak boleh kehilangan hutan dan bahwa hutan adalah paru-paru dunia, maka semua perusahaan yang ada di sekitarnya harus disorot juga.
Jika satu-satunya yang disoroti adalah Korindo dan perusahaan lain diizinkan untuk bebas membuka lahan untuk perkebunan mereka, maka jelas bahwa BBC tidak benar-benar membela rakyat tetapi hanya memanipulasi rakyat untuk kepentingannya sendiri. ”
Dia mempertanyakan kredibilitas gambar dan masyarakat adat yang ditampilkan dalam laporan BBC.
“Foto-foto orang yang berada di dalam gubuk di sebelah Sungai Digoel itu bukan foto orang yang kehilangan hak ulayatnya karena Korindo. Ini adalah orang dari desa tetangga yang datang untuk tinggal di sebelah Sungai Digoel untuk beternak babi. Saya tahu ini karena salah satu pemilik gubuk adalah sepupu saya, Bu Yustina Kemon.
Dalam adegan pembuka video terlihat seorang perempuan menari dengan pakaian adat. Sebagai anggota klan Auyu, saya dapat memastikan bahwa ini adalah wanita dari klan Auyu dari pakaian adat dan cara dia menari.
Kami dari marga Auyu, tidak ada masalah dengan Korindo karena sebagian besar hutan kami bukan bagian dari konsesinya, jadi mengapa BBC menempatkan wanita Auyu yang menari untuk memperkenalkan laporan mereka? "
Pastor Felix lebih lanjut menyatakan bahwa dia telah melihat gambar pembukaan lahan yang digunakan dalam laporan BBC. Menurut dia, pembukaan lahan sudah berlangsung bertahun-tahun lalu, namun terus digunakan media untuk mengkritisi Korindo karena tidak memiliki citra baru untuk mendukung pemberitaan sebagai berita.
Pastor Felix selanjutnya menjelaskan bahwa "kompensasi" yang dibayarkan kepada klan adat bukanlah pembelian tanah mereka seperti yang dinyatakan oleh BBC. Pembayaran tersebut hanya sebagai isyarat niat baik antara perusahaan dan masyarakat untuk bersama-sama mengelola lahan tersebut karena masyarakat masih mendapatkan bantuan dari Korindo selama perusahaan tersebut beroperasi di lahan mereka.
Pastor Felix mengakhiri pernyataannya di laporan BBC dengan mengatakan bahwa sebagai orang lokal yang telah melihat manfaat kehadiran Korindo, ia merasa harus membuat pernyataan publik karena masyarakat adat Papua membutuhkan pembangunan.
Pada tanggal 1 Desember 1961, hak rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri akhirnya diakui oleh dunia. Di Kongres Rakyat Papua Pertama, Dewan Nugini (New Guinea Raad) memfinalisasi lagu kebangsaan, bendera dan simbol-simbol kenegaraan suatu [negara] Republik West Papua yang merdeka, serta merencanakan bentuk dari negara yang baru lahir ini. Diplomat-diplomat dari Australia dan Belanda menyaksikan deklarasi ini.
Kepada seluruh rakyat West Papua, dari Sorong sampai Samarai, dari seantero Melanesia dan dari seluruh dunia: Saya menyerukan kepada semua untuk mengadakan suatu doa bersama pada tanggal 1 Desember 2020, untuk memperingati hari bersejarah untuk bangsa kita ini.
Hari ini akan kami peringati ditandai secara damai sebagai akhir dari Otonomi Khusus. Kepada kita semua harus bersiap untuk mengambil alih negara kita kembali. Kita tidak akan tunduk kepada permintaan dan tawaran dari Jakarta, kecuali permintaan itu melibatkan referendum untuk kemerdekaan bangsa kita. Hukum-hukum yang datang dari Jakarta tidak berlaku untuk kita.
Kepada semua kelompok solidaritas internasional, saya tahu bahwa masa Virus Korona pandemi / (Covid-19) ini adalah masa yang sangat sulit. Tetapi saya undang kalian untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di mana pun kalian berada, biar di dapur maupun di atap rumah anda. Aksi damai ini serentak dilakukan, dan bagikan di media sosial.
Bulan-bulan terakhir penuh dengan penderitaan bagi rakyat West Papua. Kami dibunuh dan dihabisi secara sistematis oleh tentara Indonesia. Tokoh-tokoh keagamaan kami, seperti Pendeta Yeremia Zanambani dan Rufinus Tigau, seorang Katekis dari Gereja Katolik, disiksa dan dibunuh. Seorang perempuan berumur 19 tahun, Dimisi Balingga, dibunuh oleh tentara Indonesia di Sentani pada tanggal 4 November. Mahasiswa-mahasiswa West Papua banyak yang ditahan dan dibrutalisasi, hanya karena mereka mengadakan demonstrasi kecil-kecilan. Rakyat Papua tidak aman di bawah penjajahan Indonesia.
Perjuangan panjang rakyat Papua mencetak banyak tanggal-tanggal bersejarah: 1 Juli 1971, 14 Desember 1988, 27 November 1997, Kongres Rakyat Papua Kedua pada tahun 2000, Kongres Rakyat Papua Ketiga pada tahun 2011, dan Deklarasi Saralana pada tahun 2014. ULMWP mengakui bahwa semua tanggal ini penting dan memiliki makna sendiri. Tetapi, 1 Juli 1961 adalah momen yang unik, yang tidak bisa disangkal oleh negara-negara di seluruh dunia. Indonesia tahu bahwa tanggal ini adalah tanggal penting bagi kita dan untuk masa depan West Papua.
Kami sudah mengumumkan suatu Undang – Undang Dasar Sementara untuk West Papua. Ini adalah langkah yang penting, tapi kita harus terus melangkah maju. Rakyat West Papua harus siap. Sudah saatnya kita menunjukkan kepada Indonesia dan seluruh dunia bahwa kita serius, dan siap mengambil kembali kemerdekaan negara kita.
Sekilas sejarah “ bangsa Yahudi dijajah dibawa raja Firaun berabad2, akhirnya Tuhan menyiapkan Dan menunjuk Musa untuk membawa bangsa yahudi keluar Dari perbudakan Dan dilanjutkan oleh Yosua non Nun andi Musa !!
Bilangan 27:18 Lalu Tuhan berfirman kepada Musa: “Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya,
Bilangan 27:20 dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia.
Bilangan 27:23 lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa.
Bangsa West Papua dalam situasi penindasan, penjajahan Dan pembunuhan demenza-mena, Dan Terus jadi korban hukum bukan karna salah namun Yang salah dinenarkan Dan yang benar dikorbankan itulah sistim perbuatan NKRI negara kolonial Indonesia!!
Hal tersebut akan Terus Dan Terus mengangkat Dan melahirkan Para pemimpin Besar Yang berpikir besar, Yang berhati Gembala Yang keberpihakannya ke rakyat penuh tanpa kompromi sistim Yang salah diatas tanah dan negerinya!!🇨🇺🇨🇺
Dalam kemenangan besar ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), Pemerintah Inggris telah menyatakan dukungannya atas kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua. Kunjungan Komisioner, tuntutan utama negara-negara internasional, akan menghasilkan laporan berbasis bukti tentang situasi hak asasi manusia di West Papua.
Menanggapi pertanyaan dari Alex Sobel MP, Ketua All-Party Parliamentary Group on West Papua, Menteri urusan Asia, Mr. Nigel Adams menyatakan bahwa, “Inggris mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (ONHCR) ke Papua.” “Kedutaan Besar Inggris di Jakarta telah membahas masalah tersebut dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan mendorong Indonesia untuk menyetujui kerangka waktu kunjungan tersebut”.
Investigasi PBB ke West Papua adalah tujuan utama ULMWP. Dengan pengumuman ini, Inggris telah menjadi negara ke-82 yang secara resmi mendukung proposal tersebut, menyusul seruan dari negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP).
Inggris telah mendukung penjajahan Indonesia di West Papua sejak pendudukan dimulai pada tahun 1963 – [namun], dukungan [pemerintah Inggris melalui Menteri Asia] Adams ditegaskan kembali sambil mempertaruhkan posisi baru Pemerintah [Inggris]. Selama beberapa dekade, perusahaan pertambangan Inggris-Australia Rio Tinto memiliki investasi multi-miliar pound di Grasberg, tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua. Perusahaan tersebut dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di tambang sebelum menjual sahamnya pada tahun 2018. Perusahaan Inggris BP (British Petroleum) memegang salah satu cadangan gas alam cair terbesar di dunia di Tangguh, West Papua.
Dukungan Inggris untuk kunjungan Komisioner Tinggi meningkatkan tekanan pada Indonesia, yang - meskipun menjanjikan bahwa kunjungan 'masih di atas meja' - sejauh ini menolak untuk mengizinkan penyelidik PBB ke West Papua.
Pernyataan Inggris itu muncul setelah pembunuhan dan penembakan sejumlah tokoh agama dalam beberapa bulan terakhir. Di antara mereka adalah Pendeta Yeremina Zanambani, yang terbunuh di Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 19 September 2020. Penyelidikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia dan kelompok kemanusiaan independen yang berbasis di daerah tersebut menunjukkan bahwa Pendeta Zanambani dibunuh oleh tentara Indonesia.
Transkrip pernyataan Pemerintah Inggris dapat dibaca di sini (https://bit.ly/3f3bI9r).
Oleh Tim Ahli Pembuatan UUDS NRWP dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP)
Catatan Pembuka
Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik West Papua (UUDS NRWP) yang baru-baru diajukan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan disahkan oleh Sidang Komite Legislatif ULMP III pada 18 Oktober 2020 tepat pukul 03:00 (kita diingatkan kembali tepat jam 03:00 ayam berkokok 3 kali saat Petrus menyangkal Yesus 3 x ?).
Menurut Tim Ahli PNWP yang menyampaikan konsep UUDS, ada lima unsur penting yang ada dalam UUDS NRWP ini yang perlu diketahui oleh publik.
I. Pemberlakuan Undang-Undang Posititif Formal bagi Wilayah West Papua
Hal prinsipil yang pertama dari UUDS NRWP ini ialah wilayah West Papua, yang sebelumnya disebut Netherlands New Guinea, West Irian, Irian Jaya, Papua, Papua dan Papua Barat berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh kekuatan kolonial, maka sekarang wilayah ini memiliki Hukum Positif Negara yang melindungi dan mengatur peri kehidupan sehari-hari.
Dengan berakhirnya Undang-Undang Otonomi yang dikeluarkan Indonesia untuk Otonomi Indonesia Jilid I (1963-1988), maka Dr. T. W. Wainggai telah memproklamirkan Negara Melanesia Barat pada 14 Desember 1988. Ini tepat masa berlaku Otonomi I berakhir setelah berlaku 25 tahun lamanya.
Kemudian Otsus wilayah West Papua tidak memiliki status hukum yang jelas, sampai pemberlakuan UU Otsus No. 21/2001, yang kita sebut sebagai Otsus Jilid I, tetapi tim ahli PNWP menyebutnya sebagai Otsus Jilid II, yang dimulai 1 Januari 2001, beberapa hari setelah pembunuhan Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay (10-11 November 2001).
Kekosongan hukum yang ada dari tahun 1988 – 1998 tidak pernah digubris oleh orang Papua karena masih buta hukum, buta politik dan regime yang otoriter.
Kekosongan hukum akan terjadi lagi begitu UU Otsus No. 21/2001 berakhir tepat tanggal 31 Desember 2021.
Menurut salah satu anggota Tim Ahli,
Selama hampir seratus tahun ini West Papua tidak memiliki hukum yang mendapatkan legitimasi rakyat untuk berpemerintahan, melindungi semua makhluk di Wilayah West Papua, dan mengatur tata-kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita hidup dalam aturan orang lain, kita berbicara dalam koridor atau menenang kerangka hukum orang lian, dan kita bertindak menentang hukum negara kolonial.
Sekarang kita diberikan kesempatan untuk membela hukum positif kita sendiri. Kita sekarang berhenti melawan hukum orang lain dan mulai membela hukum kita, menaati hukum kita dan menyelenggarakan kehidupan kita menurut hukum kita. Kita pagar rumah kita, halaman kita, kebun kita, kampung kita, suku kita, bangsa kita dengan pagar buatan kita sendiri. Itu intisrinya.
Kalau ada oknum atau kelompok yang tidak menginginkan kehadiran UUDS NRWP, maka orang kampung manapun akan percaya dan yakin, mereka tidak setuju West Papua menjadi merdeka dan berdaulat di luar NKRI.,
demikian kata Tim Ahli PNWP.
II. Pembentukan Pemerintahan Sementara NRWP
Yang kedua dan utama ialah Pemerintahan Sementara Negara Republik West Papua diberikan dasar hukum untuk dibentuk dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ini hal penting pertama yang menjadi tugas dari UUDS NRWP.
Pemerintahan sementara Negara Republik West Papua adalah konsekuensi logis dari pengesahan UUDS NRWP sebagai pengganti UU buatan kolonial Indonesia.
Adalah perintah Undang-Undang bahwa sebuah pemerintahan harus dibentuk dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam UUDS NRWP dimaksud.
II. Konstituante
Unsur kedua, yang tidak kalah pentingnya dari pemerintahan ialah Konstituante, yang bertugas pokok dan satu-satunya untuk membentuk Undang-Undang Negara Repbulik Indonesia.
Menurut tim ahli PNWP,
Sebuah Undang-Undang Negara harus membutuhkan kekuatan hukum yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan status legalitas membuat undang-undang. Kita tidak membentuk LSM, jadi dasar hukum harus legal, baru badan itu membuat undang-undang.
Ditambahkan lagi bahwa anggota Konstituante tidak mewakili kelompok kepentingan seperti PNWP, WPNCL dan NRFPB, tetapi diwakili oleh ahli hukum, ahli tata-negara dan orang-orang yang berpengalaman dalam demokrasi dan bernegara.
Kelompok kepentingan hanya berpikir untuk saya dapat apa dari produk hukum ini. Tim ahli berpikir untuk bagaimana Negara Republik West Papua berdiri sama tinggi dan dudu sama rendah dengan negara-negara lain di dunia dan bagaimana caranya melepaskan diri dari belenggu UUD 1945 milik penjajahan NKRI.
KATANYA MENAMBAHKAN
Undang-Undang produk dari Konstituante-lah yang nanti berlaku dalam negara Republik West Papua yang merdeka dan berdaulat penuh. Pemberlakuan UUD NRWP ini akan memakan waktu beberapa tahun, karena Konstituante harus menyusun kerangka teori, filsafat hukum dan studi banding lalu kemudian dipresentasikan kepada Tim Ahli dan kepada West Papua Council untuk disahkan menjadi Undang-Undang Dasar.
III. Dewan Penasehat Agung
Yang ketiga ialah sebuah dewan yang terdiri dari para pemimpin West Papua Council of Churches (WPCC), Panglima Komando WPRA, TNPB dan TPN PB OPM yang tergabung ke dalam West Papua Army, Kepolisian West Papua, bersama unsur penasehat dari Wilayah Adat Papua.
DPA berfungsi sebagai pengarah, penasehat, dan juga pengkritik, dan bahkan dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintahan sementara NRWP.
DPA memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga apapun yang dikatakan DPA harus ditanggapi dan dilaksanakan oleh pemerintah, parlemen dan kejaksaan pemerintahan sementara West Papua.
DPA dibutuhkan di era revolusi dalam rangka mengendalikan perjuangan Papua Merdeka tetap berada dalam koridor hukum dan aspirasi bangsa Papua. Pengalaman perjanjian perdamaian yang dilakukan antara GAM dan NKRI mengajar kita bahwa suatu sistem kepemimpinan struktural-piramidal sangat potensial dimanfaatkan oleh agen-agen iblis, penjajah umat manusia. Oleh karena itu, DPA ditetapkan sebagai penyeimbang sekaligus pengarah pemerintahan semenitara NRWP.
IV. Pembuatan dan Pengesahan Undang-Undang NRWP
UNDS NRWP memberintahkan pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk operasionalisasi UUDS dimaksud sehingga manfaat dapat dirasakan oleh rakyat Papua, tujuan daripada pembentukan negara mulai dirasakan, fungsi dan peran negara mulai dipraktekkan dalam politik dan diplomasi.
Misalnya, akan ada undang-undang yang diproduksi oleh Parlemen West Papua (West Papua Council) bekerjasama dengan pemerintahan sementara membuat undang-undang seperti misalnya:
Undang-Undang Perang Papua Merdeka;
Undang-Undang Kepolisian Negara Republik West Papua;
Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan
Undang-Undang Keuangan Negara.
Selain undang-undang juga akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Dekrit Presiden dan sebagainya sebagai dasar untuk mengelola dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana lazim terjadi dalam sebuah negara-bangsa modern.
V. Pembentukan Departemen dan Badan-Badan Kelengkapan Negara
Dengan pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Dekrit Presiden, Peraturan Pemerintah, maka konsekuensi logisnya ialah pembentukan Departemen, Lembaga, dan Badan yang bertugas melaksanakan atau mengoperasikan aturan-aturan dimaksud. Aturan tanpa pelaksana sama saja dengan berdusta kepada diri sendiri.
Ada sejumlah Departemen strategis akan dibentuk, untuk membawa bangsa Papua memasuki ke alam kemerdekaan. Ingat, kita tidak berbiara tentang keluar dari penjajahan, tetapi kita sudah mulai berbicara tentang masuk ke alam kemerdekaan.
Deparemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, Departemen Perang Revolusi dan Departemen Veteran merupakan departemen terpenting di era revolusi ini. Tentu saja departmenen UUDS tidak selengkap departemen UUD.
Ditambah lagi akan dibentuk lembaga dan badan seperti Konstituante, DPA, Kepolisian Negara, Tentara West Papua, Kejaksaan dan Bank Negara Republik West Papua.
Ditambah lagi akan ada bandan-badan seperti Badan Promosi dan Pengelola Investasi Asing, Badan Perdagangan Internasional, Badan Intelijen Negara, Badan Penyiaran dan Propaganda Politik, dan sebagainya.
Lembaga-lembaga negara lebih bergfungsi sebagai bagian dari pemerintahan, sementara badan-badan berfungsi membantu lembaga negara dan departemen sesuai tugas dan fungsi mereka.
Catatan Penutup
Pertanyaan penutup buat kita ialah
Apakah orang Melanesia di West Papua benar-benar ingin merdeka dan berdaulat di luar NKRI? Kalau “ya, benar” adalah jawabannya, bukankah UUDS NRWP adalah satu-satunya langkah rasional dan mendapat momentum saat ini tahun 2020 ini?
Kalua masih ada orang Papua, organisasi orang Papua atau orang-orang di dalam ULMWP tidak setuju dengan UUDS NRWP? Maka jawabannya bacalah UUDS NRWP sebelum mengesahkan UUDS dimaksud, dan pelajari UUDS dimaksud sebelum menolaknya. Jangan-jangan Anda membuang emas ke kubangan babi; jangan-jangan ada iblis menggoda hati dan pikiran untuk mengikuti alur pemikiran NKRI.
Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kami hamba-hamba-Mu yang telah kau percayakan dan berikan kearifan asli Melanesia untuk membentuk Undang-Undang Dasar Sementara dan mendirikan Negara Republik West Papua berdasarkan nilai-nilai, prinsip, model menejemen dan kepemimpinan yang telah Tuhan tanamkan di dalam peri kehidupan orang Melanesia sebelum orang lain masuk dengan teori, muslihat, kepintaran otak dan tipu-daya mereka, kiranya Engkau saja yang terus berperkara, berbisik, berkata-kata, berbiara, dan bila perlu berteriak sekeras-keras mungkin ke telinga hati, pikiran dan keseluruhan hidup Orang Asli Papua di manapun mereka berada, sehingga kami semua memahami dan memaklumi UUDS NRWP ini memang bermanfaat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja, bertujuan untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka Bumi, untuk menikmati kehidupan ini dalam kesederhanaan yang bersahaja.
Engkau sendiri yang menanamkan bibit-bibit kearifan ini ke dalam hati kami tim perumus dan tim ahhli PNWP. Engkau sumbernya, bukan kami. Engkau yang bermaksud mulai bagi kami, bukan kepentingan ego pribadi ataupun kelompok manapun, siapapun. Terimalah ini sebagai kearifan murni dari Allah, seratus persen.
Buatlah orang Melanesia di West Papua, yang telah mepertaruhkan segala sesuatunya, termasuk nyawa mereka sendiri selama hampir 100 tahun ini menyadari dan menerima bahwa UUDS NRWP ini bukan dibuat unutk kepentingan mnusia adil dan makmur, kesejahteraan, politik, keamanan dan perdamaian, tetapi telah Kau wahyukan untuk kepentingan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan setinggi-tingginya, dipuji dan disembah, mulai dari Tanah ini, Tanah yang telah dibaptis dengan nama Tritunggal Allah, pulau New Guinea, Negara Republik West Papua.
Kabulkanlah doa kami, ya Allah, karena kami bedoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin!
